Bisakah Pemekaran Daerah Mengatasi Kesenjangan Sosial?

Oleh: Yuyun Suminah, A.Md*

Pemekaran daerah seringkali dikaitkan karena overloade penduduk di suatu daerah sehingga mengharuskan untuk memperluas atau menambah daerahnya. Sama halnya yang dilakukan oleh pemerintah Jawa Barat Ketua DPW PKB Jawa Barat Syaiful Huda meminta kepada Pemerintah Provinsi Jawa Barat, untuk memfasilitasi juga percepatan pembentukan tiga belas daerah otonomi baru menyusul Bogor Timur dan Indramayu Barat. (Pikiranrakyat.com 16/04/21)

Adapun CPDOB (calon persiapan daerah otonomi baru) diantaranya yaitu Cikampek, Cirebon, Bekasi Utara, Sukabumi Selatan, Cipanas, Garut Utara, Bandung Timur, dan Tasik Selatan.

Adanya pemekaran daerah tersebut dengan tujuan untuk pemerataan pembangunan masyarakat. Sehingga melalui percepatan pembentukan daerah otonomi baru ini diharapkan dapat mengurangi kesenjangan sosial yang terjadi sebagai akibat dari besarnya jumlah penduduk di satu daerah.

Namun, apakah DOB bisa terealisasi dengan adanya pemekaran daerah tersebut dan bisa mengatasi kesenjangan sosial? Masalah kesenjangan sosial seperti yang miskin semakin miskin dan yang kaya semakin kaya semua itu menjadi PR bersama terlebih bagi pemerintah untuk mengatasinya, karena negara yang bertanggungjawab atas kesejahteraan rakyatnya.

Untuk mengantisipasi semua itu pemerintah memgambil solusi dengan pemekaran daerah, yang disinyalir bisa mengatasi semua masalah. Kesenjangan sosial akan selalu ada di dalam sistem kapitalis karena sistem ini melahirkan manusia-manusia yang tanpa batas untuk memiliki kekayaan. Tidak ada batasan mana kekayaan milik umum yang tidak boleh dimiliki oleh individu dan mana kekayaan yang boleh dimiliki secara individu.

Catatan Redaksi: Apabila ada pihak yang merasa dirugikan atau keberatan dengan penayangan artikel dan/atau berita tersebut di atas, silahkan mengirim sanggahan dan/atau koreksi kepada Kami sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (11) dan (12) UU Nomor 40 tahun 1999 tentang Pers melalui email: faktualred@gmail.com