Dikesempatan yang sama, Fraksi-fraksi DPRD juga menyerahkan hasil pandangan umum terhadap raperda pemerintah kota Depok.
H. Edi Masturo, SE., membacakan Laporan Badan Anggaran DPRD Kota Depok terhadaP pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2025.
“Penanggulangan kemiskinan yang juga bagian dari raperda yang diinisiasi DPRD, walaupun tingkat kemiskinan Depok terendah di Jawa Barat, tetapi masih merupakan salah satu persoalan mendasar yang menjadi perhatian serius dari pemerintah kota Depok. Dalam menanggulangi kemiskinan. Pemerintah Kota Depok telah menggulirkan Program-program, yaitu kartu depok sejahtera (KDS), Program Peningkatan Peranan Wanita Menuju Keluarga Sehat Sejahtera (P2WKSS), serta wirausaha baru (WUB) untuk menanggulangi kemiskinan.
“Kita perlu menindaklanjuti dalam hal kesejahteraan lanjut usia, sebab ini adalah bagian dari masyarakat kota Depok yang mempunyai hak dan kewajiban yang sama,” pungkas Idris.
Rapat Paripurna ini dihadiri 31 orang anggota DPRD, virtual 4 orang, ijin 2 orang, total kehadiran 35 orang.