JAKARTA, faktual-news.com – Sejumlah mahasiswa yang tergabung dalam BEM Pesantren Seluruh Indonesia menggelar aksi spiritual dan kebangsaan di kawasan Komunitas Utan Kayu, Jakarta Timur, sebagai bentuk keprihatinan terhadap berkembangnya narasi-narasi provokatif yang dinilai berpotensi memecah belah persatuan bangsa dan mengganggu stabilitas nasional.
Aksi tersebut sengaja dilakukan di kawasan Komunitas Utan Kayu karena lokasi itu disebut menjadi tempat berlangsungnya forum dan penyampaian pernyataan Saudara Saiful Mujani yang dinilai sejumlah pihak mengandung narasi provokatif dan diduga mengarah pada ajakan inkonstitusional terhadap pemerintahan yang sah.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Koordinator Pusat BEM Pesantren Seluruh Indonesia, Ahmad Tomy Wijaya, yang menegaskan bahwa kebebasan berpendapat dalam negara demokrasi harus tetap berada dalam koridor konstitusi, etika publik, dan semangat menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
Dalam keterangannya, Ahmad Tomy Wijaya menyampaikan bahwa mahasiswa pesantren memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga ruang publik dari narasi yang dapat mendorong delegitimasi pemerintahan secara inkonstitusional.
Menurutnya, Indonesia sebagai negara hukum telah memiliki mekanisme demokrasi yang jelas dalam pergantian kekuasaan melalui pemilu dan aturan perundang-undangan yang sah.
“Demokrasi tidak boleh dipelintir menjadi ruang untuk membangun kebencian, provokasi, maupun ajakan-ajakan yang dapat mengganggu stabilitas nasional. Santri memiliki tanggung jawab menjaga persatuan bangsa,” ujarnya, Rabu (12/5/26).
Sebagai bentuk ikhtiar spiritual dan simbolis, para peserta aksi menggelar pembacaan doa, dzikir kebangsaan, serta ruqyah bersama di kawasan Komunitas Utan Kayu.
Air doa yang telah dibacakan ayat-ayat suci Al-Qur’an kemudian disiramkan sebagai simbol harapan agar seluruh pihak yang menyebarkan narasi provokatif diberikan kesadaran, kejernihan berpikir, serta kembali pada semangat persatuan dan kebangsaan.
Ahmad Tomy Wijaya juga mengingatkan bahwa sejarah dunia menunjukkan bagaimana konflik politik yang dipicu oleh narasi delegitimasi dan upaya penggulingan kekuasaan di luar jalur konstitusional sering kali berakhir pada instabilitas berkepanjangan.
Ia mencontohkan berbagai krisis politik di sejumlah negara Timur Tengah yang berujung pada konflik sosial, kehancuran ekonomi, dan krisis kemanusiaan.
“Indonesia jangan sampai terjebak dalam situasi seperti itu. Perbedaan pandangan harus disampaikan melalui jalur demokrasi yang sehat dan konstitusional,” tambahnya.
Dalam kegiatan tersebut, BEM Pesantren Seluruh Indonesia juga menyampaikan sejumlah sikap resmi, di antaranya:
1. Menolak segala bentuk narasi provokatif yang berpotensi memecah belah persatuan bangsa dan merusak stabilitas nasional.
2. Mengajak seluruh elemen masyarakat untuk menjaga kondusivitas dan tidak mudah terprovokasi oleh isu-isu yang dapat memicu konflik sosial.
3. Mendukung penegakan hukum yang profesional dan berkeadilan terhadap siapa pun yang terbukti melanggar konstitusi dan peraturan perundang-undangan.
4. Menegaskan komitmen mahasiswa pesantren dalam menjaga demokrasi yang sehat, damai, dan berlandaskan nilai-nilai kebangsaan.
5. Mengajak seluruh generasi muda untuk mengedepankan dialog, persatuan, dan semangat ukhuwah dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.
Menutup kegiatan tersebut, Ahmad Tomy Wijaya menegaskan bahwa aksi ruqyah kebangsaan ini bukan bentuk kebencian terhadap individu tertentu, melainkan ikhtiar moral dan spiritual santri dalam menjaga persatuan nasional.
“Bagi santri, cinta tanah air adalah bagian dari iman. Demokrasi harus dijaga dengan akhlak, persatuan, dan penghormatan terhadap konstitusi,” pungkasnya.
(Bun)
