JAKARTA, faktual-news.com – Diduga libatkan Oknum Tentara Nasional Indonesia, BEM Pesantren Seluruh Indonesia mendukung Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mengusut Kasus Penyiraman Aktivis.
Ketua Bidang Kaderisasi BEM Pesantren Seluruh Indonesia, Nauval Al Farisi, mengecam keras tindakan penyiraman air keras terhadap aktivis KontraS yang diduga melibatkan oknum prajurit Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Menurut Nauval, peristiwa tersebut merupakan bentuk kekerasan serius yang tidak hanya melanggar hukum, tetapi juga mengancam kebebasan sipil dan iklim demokrasi di Indonesia.
“Ini bukan sekadar tindak kriminal, melainkan bentuk teror terhadap gerakan sipil. Kekerasan seperti ini adalah upaya membungkam suara kritis rakyat dan tidak boleh dibiarkan,” tegas Nauval dalam keterangan tertulisnya.
Ia menilai, apabila dugaan keterlibatan aparat negara terbukti, maka hal tersebut menjadi indikasi kuat adanya penyalahgunaan kekuasaan yang mencederai amanat konstitusi.
Selain itu, ia juga meminta Tentara Nasional Indonesia untuk tidak melindungi oknum yang terlibat serta memastikan proses hukum berjalan secara terbuka dan akuntabel.
Nauval menegaskan bahwa negara memiliki tanggung jawab penuh untuk melindungi aktivis dan masyarakat sipil dari segala bentuk intimidasi maupun kekerasan.
“Negara tidak boleh kalah oleh tindakan kekerasan. Keadilan bagi korban adalah harga mati, dan kami akan terus mengawal kasus ini hingga tuntas,” pungkasnya.
Senada dengan hal itu, Presidium Nasional BEM Pesantren Seluruh Indonesia Ahmad Tomi Wijaya juga menegaskan hal serupa agar segera diusut tuntas.
“Tindakan tersebut tentu menambah daftar hitam sejarah panjang hancurnya moral dan HAM di Indonesia. Dan jelas kami mengutuk hal tersebut serta menyerahkan ke pihak berwajib agar pelaku dapat dihukum seadil adilnya” Ucap Tomi.
Tomi juga menambahkan bahwa BEM Pesantren juga senantiasa memberi dukungan kepada korban kejahatan tersebut. BEM Pesantren juga turut menyerukan agar kembaikan TNI ke barak dan tak perlu mencampuri urusan politik atau lainnya yang tidak sesuai dengan esensi dan tupoksi nya.
