JAKARTA, faktualnews.com ||
Bantuan kemanusiaan bagi bangsa Palestina dari Organisasi Non-Pemerintah atau NGO dari berbagai negara termasuk dari Indonesia dan Malaysia harus terus dilanjutkan, ditingkatkan dan bahkan diperluas.
Peran NGO ini penting dalam ikut membantu rakyat Palestina apalagi dalam situasi sekarang di Gaza dimana Israel terus melakukan pembunuhan terhadap warga Palestina yang sedang dilanda kelaparan dan kesulitan hidup.
Demikian salah satu pandangan Dr. Ferooze Ali dari Universitas Sultan Zainal Abidin Terengganu, Malaysia dalam diskusi terbatas di Laboratorium Ilmu Politik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Muhammadiyah Jakarta, pada Senin (8/9).
Diskusi ini ini berkaitan dengan rencana penerbitan buku berjudul NGOs and Malaysian Foreign Aid to Palestina.
Diskusi yang diselenggarakan atas Kerjasama dari Laboratorium Ilmu Politik dengan Asia Middle East Center for Research and Dialogue (AMEC-Malaysia) didukung Prodi Ilmu Politik dan Magister Ilmu Politik FISIP UMJ.
Hadir dalam acara ini moderator Dr. Asep Setiawan dan penanggap Hamka M.Si serta Analisa Fitria Sari dan Andrea Shera Renjani dari AMEC Jakarta.
“Namun demikian di tengah bantuan kemanusiaan yang terus berlangsung bahkan sebelum 7 Oktober 2023, NGO perlu berbenah diri dengan meningkatkan profesionalismenya. Hal itu dilakukan agar bantuan tersebut efektif bagi Masyarakat Palestina yang membutuhkan,” jelas Dr. Ferooze Ali.
Profesionalisme ini antara lain aktivis NGO mendapatkan pelatihan yang kuat agar mampu melaksanakan misinya.
Pandangan yang merupakan hasil riset Dr. Ferooze Ali di Malaysia juga menekankan perlunya bagi berbagai NGO ini bekerjasama dalam menjalankan program bantuan kemanusiaan sehingga tepat sasaran.
“Sebagian NGO di Malaysia ada yang fokus membangun masjid, fokus kepada Kesehatan, pemberdayaan perempuan dan lain lain namun karena hubungan dengan institusi induknya, tidak ada langkah Kerjasama diantara mereka,” tambah Dr. Ferooze Ali.
Selain itu terkait dengan bantuan kemanusiaan NGO ke Palestina dalam kasus di Malaysia, sudah saatnya mereka melakukan transparansi dalam pemberian bantuan tersebut.
Dosen Universitas Sultan Zainal Abidin Malaysia ini menambahkan, dengan adanya transparansi ini maka mereka yang memberikan bantuan dapat diketahui publik sebagai bagian dari pertanggungjawaban.
