JEPARA, faktual-news.com – Pengurus dan kader Partai Nasdem Kabupaten Jepara mengecam keras atas pemberitaan yang arogan dan desain cover Majalah Tempo edisi 12 Maret 2026 yang menampilkan narasi dan visualisasi yang sangat tidak etis. Karena dinilai tendensius dan arogan telah melecehkan dan menimbulkan fitnah keji kepada Partai NasDem dan Ketua Umum Partai NasDem H. Surya Paloh.
Pratikno Ketua Partai Nasdem Jepara didampingi pengurus dan kader menyatakan sikap keberatan atas dasar, Pemberitaan dan Desain Cover Tidak Berdasarkan Fakta, Tidak pernah ada pernyataan resmi maupun keputusan internal Partai Nasdem terkait Merger, Desain cover yang ditampilkan bersifat provokatif, tidak etis, dan menyesatkan publik, Merugikan Nama Baik dan Kredibilitas Partai NasDem.
“Pemberitaan dan visualisasi cover menimbulkan persepsi negatif di Masyarakat, sehingga merugikan Partai NasDem dan Pembunuhan Karakter Ketua Umum,” tegas Pratikno di Kantor Nasdem Jepara, Rabu(15/4/26).
Dikatakannya, Hal ini termasuk kategori fitnah/pencemaran nama baik sebagaimana
diatur dalam Pasal 433 dan 434 KUHP Baru. Dan Pasal 27 ayat (3) UU ITE (UU No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 19 Tahun 2016). Dan Pelanggaran terhadap UU Pers dan Etika Jurnalistik dimana
Sesuai Pasal 5 ayat (1) UU No. 40 Tahun 1999 tentang Pers, pers wajib memberitakan peristiwa secara akurat, berimbang, dan tidak beritikad buruk.
“Desain cover yang menyesatkan jelas bertentangan dengan prinsip etika jurnalistik dan asas keberimbangan,” imbuh Pratikno.
Nasdem Jepara menuntut, Majalah Tempo segera melakukan klarifikasi dan permintaan maaf secara terbuka dan permintaan maaf kepada Ketua Umum Nasdem Surya Paloh dan seluruh jajaran Partai NasDem secara langsung baik melalui media cetak maupun kanal digital
“Menghentikan segala bentuk pemberitaan dan visualisasi yang tidak bermartabat terkait Partai NasDem dan Ketua Umum Nasdem Surya Paloh,” tegasnya.
Ditambahkannya, Pengurus Nasdem Jepara akan melakukan langkah hukum, jika tuntutan tidak dipenuhi.
Selain somasi dan akan melakukan pengaduan ke Dewan Pers serta gugatan perdata maupun pidana sesuai ketentuan perundang-undangan. Selain itu agar Majalah Tempo dapat bertindak profesional dan bertanggung jawab.
